Logo partai pkb vector (Partai Kebangkitan Bangsa)
 |
| logo partai pkb vector |
Logo partai pkb vector (Partai Kebangkitan Bangsa)
Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto Leagser Kepabon karena desakan aliran reformasi padat, mulai dari diskusi, demonstrasi, demonstrasi, dan sebagainya.
Acara ini menandai kelahiran era baru di Indonesia, yang kemudian disebut era reformasi. Sehari setelah acara bersejarah, Dewan Eksekutif Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai membanjiri proposal dari penduduk NU di seluruh penjuru negeri.
Proposal yang memasuki PBNU sangat beragam, beberapa hanya mengusulkan agar PBNU membentuk partai-partai politik, ada mereka yang mengusulkan nama partai politik. Ada 39 nama partai politik yang diusulkan. Nama yang paling diusulkan adalah Nahdlatul Ummah, kebangkitan rakyat dan kebangkitan bangsa.
Ada juga mereka yang mengusulkan simbol partai politik. Sebagian besar elemen yang diusulkan untuk simbol partai politik adalah citra bumi, sembilan bintang dan hijau. Ada yang mengusulkan bentuk hubungan dengan NU, ada mereka yang mengusulkan visi dan misi partai politik, partai-partai politik iklan / seni, nama-nama untuk menjadi partai politik, ada juga mereka yang mengusulkan segalanya.
Di antara proposal paling lengkap datang dari Lajnah Eleven Rembang yang diketuai oleh KH M Cholil Bisri dan Pwnu Jawa Barat. Ketika menangani proposal yang Anda masukkan dari komunitas Nahdliyin, PBNU merespons dengan cermat. Ini didasarkan pada kenyataan bahwa Konferensi NU ke-27 berada di Situbond yang menetapkan bahwa organisasi NU tidak terkait dengan partai politik mana pun dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
Namun, sikap yang ditunjukkan oleh PBNU belum memuaskan keinginan penduduk NU. Banyak pihak dan Lingkaran NU tidak bisa menunggu, bahkan segera mendeklarasikan pembentukan partai-partai politik untuk mengakomodasi aspirasi politik penduduk NU lokal. Di antara mereka yang telah menyatakan partai politik adalah partai bintang sembilan di Purwokerto dan pesta kebangkitan rakyat (Perku) di Cirebon.
Akhirnya, PBNU mengadakan pertemuan harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 3 Juni 1998. Forum ini mengakibatkan keputusan untuk membentuk tim yang terdiri dari lima tahun yang memiliki tugas untuk memenuhi aspirasi penduduk NU.
Lima tim diketuai oleh KH Ma`ruf Amin (Rais Suriyah / Pbnu Daily Coordinator), dengan anggota, KH M Dawam Anwar (Katib Aam Pbnu), Dr. KH mengatakan Aqil Siroj, M.A. (Wakil Katib Aam Pbnu), HM Rozy Munir, S.E., M.Sc. (Kursi PBNU), dan Ahmad Bagdja (Sekretaris Jenderal PBNU). Untuk mengatasi hambatan organisasi, lima tim tim dilengkapi dengan surat keputusan PBNU.
Selain itu, untuk memperkuat posisi dan kapasitas tim kerja lima seperti penduduk NU yang diusulkan yang menginginkan partai politik, pertemuan harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU pada 20 Juni 1998 memberikan surat penugasan kepada lima tim.
Selain itu, tim kehadiran juga dibentuk oleh Arifin Djunaedi (Wakil Sekretaris Jenderal PBNU) dengan anggota H MUHYIDDIN ARUBUSMAN, H.M. Fachri Thaha Ma`ruf, LC., Drs. H Abdul Aziz, M.A., Drs. H Andi Muarli Sunrawa, H.M. Nasihin Hasan, H Lukman Saifuddin, Drs. Amin mengatakan Husni, dan Muhaimin Iskandar. Tim kehadiran bertanggung jawab untuk membantu lima tim dalam persediaan dan merangkum proposal yang ingin membentuk partai politik baru, dan membantu penduduk NU untuk melahirkan partai politik baru yang dapat mengakomodasi aspirasi penduduk NU .
Pada 22 Juni 1998, Tim Lima dan tim kehadiran mengadakan pertemuan untuk mendefinisikan dan menguraikan tugas-tugas mereka. Tanggal 26 hingga 28 Juni 1998 Tim Lima dan tim kehadiran mengadakan pengiriman di Villa La Citra Cipanos untuk mengkompilasi desain awal pelatihan partai-partai politik. Pertemuan ini menghasilkan lima desain, yaitu:
Poin utama dari pemikiran NU tentang reformasi politik, Sussi Mabda, hubungan dengan partai-partai politik dengan NU, AD / ART dan pernyataan skrip.
Penggagas pembentukan partai-partai politik untuk penduduk NU, KH Gus Dur Wahid atau Gus Dur khawatir bahwa kelompok NU ingin mendirikan partai-partai politik PBB. Karena ini tampaknya mengaitkan kebijakan agama dan partai. Tengah pada akhir Juni 1998, sikapnya terkait dan bersedia memulai kelahiran partai-partai politik Ahlussunah Wal jamaah.